bisnis online, jual beli online, sistem pembayaran, pembayaran online, bisnis online

KAPP Minta Gubernur Lukas Enembe Keluarkan Pergub

Monday, August 25th 2014. | Realita

Senin, 25 Agustus 2014 05:10, bintangPAPUA.com

Karena Belum ada Keberpihakan dari Pemerintah Daerah Terhadap Pengusaha Asli Papua

JAYAPURA – Untuk memperkuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2012, Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua meminta kepada Pemprov Papua agar dapat mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang keberpihakan maupun pemberdayaan terhadap pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Ketua I Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua, Aples Numberi. Dalam rilis pers, Sabtu (23/8) sore lalu di Aston Hotel, Aples Numberi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum ARDIN Provinsi Papua, mengatakan, permintaan itu juga sudah disampaikan pada saat pertemuan dengan pihak Komisi A DPR Papua yang kemudian terbentuklah Tim 19 yang terdiri dari seluruh Asosiasi Pelaku Usaha dan KAPP untuk mendorong Gubernur Papua membuat Pergub guna memberdayakan pengusaha Asli Papua.

Aples menegaskan, kehadiran dari Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua merupakan perjuangan yang panjang oleh rakyat Papua, termasuk di dalamnya pengusaha Asli Papua untuk mengangkat harkat dan martabat sebagai anak-anak bangsa yang memperoleh kesamaan hak dan hidup serta kesetaraan dalam kedudukan dan kerja.

“Jiwa dan Roh dari UU Otsus, yaitu perlu adanya upaya Keberpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-hak Dasar bagi Orang Asli Papua,” katanya yang juga merupakan salah satu Anggota Tim 19 Asosiasi Pengusaha Lokal.

Dikatakan bahwa setelah 11 tahun implementasi Otonomi Khusus Papua, tidak pernah sama sekali memberikan manfaat yang nyata bagi pengusaha Asli Papua, sehingga lahirlah Perpres Nomor 84 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, dirinya juga menyampaikan, kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Kepala Daerah baik itu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk ikut memperkuat Perpres 84 tersebut.

“Kami ingin proyek-proyek baik itu yang ada di wilayah Pegunungan senilai Rp1 miliar dan juga proyek-proyek di wilayah Pantai senilai Rp500 juta itu semuanya harus melalui penunjukan langsung. Dan, tidak perlu lewat LPSE. Sehingga apa yang telah disampaikan kami (KAPP) kepada DPR Papua agar secepatnya didorong ke Gubernur Papua supaya dapat mengeluarkan suatu Pergub yang berpihak terhadap pengusaha Asli Papua,” harapnya.

Diungkapkan Aples, secara subtansi rata-rata pemilik usaha ekonomi produktif adalah pengusaha Non Papua, sementara pengusaha Asli Papua kebanyakan hanya menghandalkan proyek-proyek pemerintah. “Dan, parahnya lagi proyek-proyek yang dikerjakan oleh pengusaha Asli Papua adalah proyek GEL yang tidak secara rutin dikerjakan. Sehingga semakin memarjinalkan posisi pengusaha Asli Papua dalam rimba keganasan persaingan bisnis,” ungkapnya.

Ditambahkannya, saat ini telah diberlakukan sistem tender elektronik yang mana 100 persen pengusaha Asli Papua tidak memahaminya. “Jadi, kondisi seperti ini tentunya sangat menyedihkan dan tidak menguntungkan serta tidak strategis. Bahkan memberikan dampak penilaian yang negatif dan hilangnya kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Papua,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan harapannya kepada Gubernur Papua untuk lebih memperhatikan UU Otsus karena itu adalah hak-hak keistimewaan dari rakyat Papua, termasuk pengusaha Asli Papua yang dijamin oleh UU Otsus tersebut.
“Sehingga keberpihakan mutlak harus dibuktikan sebagai proteksi untuk mendorong percepatan kemajuan bagi pengusaha Asli Papua yang diamanatkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001. Lebih khusus lagi, permintaan kami kepada gubernur untuk mendesak semua SKPD baik itu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Papua guna melaksanakan evaluasi seberapa banyak pengusaha Asli Papua yang diberdayakan dengan memperhatikan porsi pemberian proyek-proyek sesuai dengan semangat UU Otsus tersebut,” pintanya.

Untuk itu ia berharap kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk secepatnya mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Implementasi Kebijakan Affirmatif terhadap pengusaha Asli Papua, agar ada perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan kepada orang asli Papua sesuai dengan amanat UU Otsus. (mir/art/par/lo1)

Facebook Comments
tags: , , , ,

Related For KAPP Minta Gubernur Lukas Enembe Keluarkan Pergub