bisnis online, jual beli online, sistem pembayaran, pembayaran online, bisnis online

Otsus Plus Masuk Prolegnas, Mungkinkah Papua Bangkit?

Saturday, September 20th 2014. | Perspektif

Friday, 19-09-2014, Oleh : Stevy Stollane Ayorbaba *), SULPAONLINE.com

PENGALAMAN desentralisasi asimetrik (Otonomi Khusus) di berbagai negara memberi pelajaran kepada kita untuk melihat Otonomi Khusus (Otsus) sebagai model yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik menjamin stabilitas, integrasi dan legitimasi pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan karena sejarah, etnis, agama dan kombinasi diantaranya membentuk identitas yang bersifat khusus yang diakomodasikan dalam sistem pemerintahan daerah.

Secara empiris, kebijakan Otsus adalah strategi komprehensif guna memperkuat ikatan daerah yang bergolak (Papua dan Aceh) ke dalam kesatuan nasional.

Otonomi khusus mengakomodasikan identitas lokal dan masyarakat lokal ke dalam sistem yang bercorak lokal.

Dengan begitu diharapkan perlawanan terhadap pemerintah nasional dan keinginan untuk memisahkan diri dapat dieliminir secara sistematis.

Pemberian Otsus untuk Papua dan Papua Barat adalah langkah positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah dan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kokoh bagi upaya yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan masalah Papua.

Pemberian status Otsus kepada Papua didasarkan pada relevansi empirik dalam rangka integrasi bangsa.

Pemberian Otsus yang awalnya mengalami penolakan kemudian dapat membangkitkan respon yang positif dari kalangan yang sebelumnya menolak, menjadi memberi dukungan terbatas menunggu hasil Otsus.

UU No.21 Tahun 2001, tentang Otsus Papua yang telah berlangsung 12 tahun memiliki agenda utama, Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua melalui pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Papua (dan Papua Barat) yang belum optimal untuk kesejahteraan masyarakat Papua ;

Kedua, mewujudkan keadilan, terutama keadilan ekonomi yang diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan pembangunan, penerimaan dalam rangka otonomi khusus dan bagi hasil atau penerimaan sumber daya alam;

Ketiga, penegakan hak asasi manusia, supremasi hukum dan pemberdayaan masyarakat secara mendasar.

Manuver Elite Politik Lokal

Sejumlah elit politik di Papua sepertinya di sibukan dengan mendatangkan kewenangan yang sangat strategis, bahkan peran akademisi juga mengambil bagian dalam proses asistensi draf Otsus Plus (RUU Pemerintahan di Tanah Papua), terhitung mulai dari April 2013 – Januari 2014.

Papua memiliki 7 (tujuh) wilayah adat, namun bicara dari sisi kewenangan seharusnya, proses dan pentahapan itu datangnya dari masyarakat yang secara kekuatan politik DPRP dan MRP (baca : pasal 77 UU Otsus Papua), namun dilain pihak hal ini muncul dari satu pimpinan Kepala Daerah (Provinsi).

Akrobat politik yang digiring untuk mendapat legitimasi rakyat, terlalu bermuluk-muluk dengan anggapan, bahwa kami minta Sumber Daya Alam (tambang, hutan, kelautan dan pertanian) di kelola oleh pemerintah Papua, sehingga kewenangan secara desentralisasi bisa tercapai.

Kewenangan memang menarik, karena secara alamia manusia sebagai mahluk sosial memiliki keinginan untuk diakui eksistensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan eksistensi tersebut adalah memiliki kewenangan super.

Menjadi sebuah kamuflase ketika kewenangan hanyalah sebagai goresan tinta yang hanya menebal dalam UU OTSUS Papua, namun sangat sulit hadir dalam bentuk yang nyata (rule).

Lahirnya draf ke-14 RUU Pemerintahan di Tanah Papua dalam ruang kewenangan diasumsikan ada 29 pasal strategis yang menjadi titik awal pembangunan di tanah Papua (dalam bidang ekonomi, kehutanan, perikanan dan pertambangan).

Alangkah menjadi sebuah control sosial bagi semua eleman masyarakat di Papua dengan sebuah negara yang besar dalam prespektif kebhinekaan, namun luapan akademik terhadap pembobotan draf 14 RUU Pemerintahan Papua, tidak berbanding lurus terhadap das solen (harapan) dan das sein (kenyataan), karena kebutuhan pembangunan di Papua hanyalah dibutuhkan melalui kewenangan yang luas (sesuai denga peraturan perundang-undangan).

Dari 50 Bab dan 380 Pasal yang tercaver dalam RUU Pemerintahan Papua ada satu pasal yang sangat saklar tentang referendum, namun bagian dari sebuah lompatan kapasitas akademik yang sudah semestinya Pemerintah Pusat menyadari pasal dimaksud dengan melihat konteks dan kompleksitas dalam tantangan membangun Papua, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur pendukung.

Spirit elit politik local sepertinya dihabiskan dengan upaya mengeksekusi Otsus Plus, sementara pembangunan yang mestinya menyentuh rakyat, malah diabaikan.

Jumlah kursi DPRP pemenang pemilu 2009-2014 dan partainya pemerintah, hanyalah mulai disibukan dengan kerja dan urus kewenangan di Papua berawal dari Papua, Jakarta, Istana Bogor sampai dengan dimasukannya draf Otsus Plus di Baleg DPR RI yang mengerucut di Prolegnas.

Deal Politik Untuk Orang Jakarta

Energy kepemimpinan Kepala Daerah di Papua, sangatlah super dengan melihat tahun-tahun sebelumnya.

Namun dalam kenyataannya pendekatan pembangunan di Papua lahir dari tokoh dan pemimpin baru yang mendapat legitimasi rakyat untuk memimpin Provinsi Papua. Seakan janji dan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera hanyalah untuk orang Jakarta.

Menjadi pertanyaan yang tidak berbanding lurus ketika legitimasi dan kedaulatan rakyat di jadikan berganing politik untuk orang Jakarta.

Bangkit musti dari kemauan masyarakat Papua, bukanlah dari orang Jakarta, karena hampir banyak dari orang Jakarta yang berada di kementrian terkait dalam implementasi Otsus Papua, tidak memahami dan mengetahui Papua secara komperhensif dan bahkan pembangunan di Papua, bukan lagi menunggu Jakarta, melainkan butuh hati, keberpihakan dan keberanian untuk membangun tanpa harus melihat perbedaan suku, agama dan golongan.

Deretan tempat yang menjadi pembahasan draf Otsus Plus sampai pada masuknya di Badan Legislasi (Baleg) yang di ditetapkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI, tentunya memakan waktu, tenaga, pikiran dan juga dana, sehingga membutuhkan kebijaksanaan dalam mempublikasikan semua potensi secara transparan.

Perilaku Pembuat Undang-Undang dan Elit Politik

Berangkat dari perkembangan UU Otsus Papua dan Otsus Plus sebagai fakta social yang mana senyatanya hidup dan mulai berakar dalam masyarakat Papua, maka secara social low memuat bebarapa hal : (1) Untuk memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktek-praktek pembuatan perundang-undang. Apakah praktek itu melibatkan masyarakat? Karena secara kelembagaan UU Otsus No. 21 Tahun 2001, Pasal 77 UU Otsus Papua adalah domainnya DPRP dan MRP.

Secara social law mengapa praktek yang demikian terjadi, sebab-sebabnya, factor-faktor yang mempengaruhinya dan latar belakangnya. Disisi yang lain adalah menyelediki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang mendukung atau menyimpang dari prakter hukum;

(2) Menguji keaslihan proses empiris (empirical validity). Sifat khas yang muncul disini adalah mengenai bagaimana kenyataannya regulasi itu, apakah kenyataannya seperti yang tertera dalam bunyi regulasi atau tidak. Sebagaimana contoh, ketika dari Otsus Papua yang kurang lebih berusia 12 tahun di implementasikan, berapa banyak Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang ditetapkan lewat paripurna di DPRP? Khususnya menyangkut sector-sektor unggulan dalam pembangunan Papua ke depan dalam mensejahterahkan masyarakat Papua.

Sebuah regulasi yang lahir lewat sebuah procedural dan dukungan masyarakat akar rumputpun, biasa ada perlawanan untuk di kembalikan kepada orang Jakarta, apalagi yang muncul hanya dari elite politik.

Kehadiran Otsus Plus, menjadi dinamika nasional yang cukup mendapat respon dikalangan orang Jakarta, namun dari pendekatan pembangunan Papua hanya butuh kewenangan, bukan membutuhkan uang dalam pemanjaan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dari semangat acrobat politik tentang perebutan kewenangan, mungkin sangat sulit memutar balikan dan melakukan hal yang sama ketika proses penjajakan pembentukan UU Otsus Papua 12 tahun silam. Orang Jakarta melihat proses Otsus Plus sebagai suatu bangunan politis yang baik untk membangun Papua, namun disisi lain sebagai ancaman terhadap pendapatan Negara untuk kaum elite di Jakarta.

Disisi yang lain pertanyaan mendasar ketika Jakarta mengakomidir kepentingan RUU Pemerintahan Papua, maka “bagaimanakah dalam kenyataan regulasi itu?”, apakah kenyataan memang seperti tertera dalam bunyi regulasi?” Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normative dan pendekatan sosial adalah bahwa yang keduanya senantiasa menguji dengan data (empiris).

Dengan produk hukum, akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda sekali dari studi normative. Pertanyaan yang karakteristik adalah : “seberapa besarkah efektifitas dari regulasi-regulasi tertentu?”, apakah sebabnya orang taat pada aturan atau hukum?”, golongan manakah yang diuntungkan dan dirugikan dengan dikeluargkannya sebuah regulasi tertentu?”, “apakah benar Otsus plus melindungi orang Asli Papua? Seberapa besarkah perlindungannya? Dalam hal apa?”

“Kecurigaan intelektual Papua, yaitu ia tidak mau begitu saja mempercai dan menerima pernyataan-pernyataan hukum, apakah dalam bentuk peraturan ataukah keputusan-keputusan pengadilan.

Karena menurut Sosiologi hukum misalnya, tidak menerima begitu saja, bahwa hukum itu bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Pertanyaan kritis yang datang darinya adalah : “apakah regulasi itu sendiri tidak mungkin pula menyimpan dan menimbulkan konflik?”

Studi-studi sosiologi menunjukan bahwa suatu perundang-undangan yang berisi penyelesaian konflik, dibelakang hari malah bias meledakan konflik. Bahkan secara kelembagaan adapun kelompok-kelompok yang menikmati janji-janji lewat konflik-konflik tersebut, karena mereka mengorganisir dirinya dengan baik. (*)

*) Penulis adalah Pengurus Pusat GMKI, Korwil XII Papua & Papua Barat

Facebook Comments
tags: , ,

Related For Otsus Plus Masuk Prolegnas, Mungkinkah Papua Bangkit?