bisnis online, jual beli online, sistem pembayaran, pembayaran online, bisnis online

1500 Lebih Pendamping PNPM Mandiri/Prospek Sementara Dirumahkan

Tuesday, January 20th 2015. | Bahasa Indonesia

Ditulis oleh Frm/Papos ukuran huruf perkecil besar tulisan perbesar ukuran huruf Cetak Email Jadilah yang pertama!
JAYAPURA[PAPOS]-Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 sudah resmi berlaku. Dampaknya secara nasional, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejak akhir Desember 2014 untuk sementera menghentikan pendamping untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

Hal itu berimbas hingga ke Provinsi Papua.Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagai dinas teknis untuk sementara merumahkan 1500 lebih pendamping.

“Mereka (para pendamping di Provinsi Papua-red)untuk sementara di rumahkan mulai 1 januari 2015,” ucap kepala badan pemberdayaan masyarakat kampung (BPMK) Provinsi Papua, Donatus Motte kepada wartawan saat ditemui di kantor dinas otonom, Senin (19/1/2015).

Motte mengakui, untuk sementara pendamping dirumahkan sebab belum ada keputusan di tingkat pusat kementerian mana yang mengelola dana PNPM ini, apakah apakah dirjen pemberdayaan masyarakat dan desa ataukah kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Selain belum ada putusan, Pemprov Papua juga masih menunggu surat yang dilayangkan kepada Menko Kesra supaya dana desa untuk Papua harus ada pendamping.

“Dua poin ini yang sedang kami tunggu, rencananya bulan febuari 2015, pemerintah pusat sudah memberikan jawaban agar pada bulan Maret 2015 para pendamping ini sudah kembali bekerja,” ucapnya.

“Yang jelas status para pendamping masih tetap. Hanya saja sementara mereka dirumahkan,” tambahnya.

Menurut Motte, untuk Papua, pendamping masih tetap dibutuhkan. Pasalnya dengan kucuran dana besar yang bakal diterima setiap kampung, tenaga pendamping masig dibutuhkan.

Masih menurut Motte, program PNPM Mandiri bersinergis dengan program prospek sehingga ketika PNPM sementara dihentikan juga berpengaruh terhadap prospek. Sebab dana di APBD tak menyediakan untuk membayar honor dan rekrutmen pendamping.

“Mereka (pusat-red) bersedia atau tidak untuk pembiayaaan honor pendamping dari APBN, kalau tidak untuk tahun 2016 tentu ada kebijakan lain dari Pemprov Papua,”katanya.

Sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar seperti dilansir kompas.com mengatakan, akan mengevaluasi keberadaan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang sudah berakhir masa kerjanya pada 31 Desember 2014 sebelum melanjutkan untuk program dana desa.

“Sekitar April atau Mei, keberadaan fasilitator ini akan dievaluasi secara komprehensif, termasuk apakah PNPM-PM mandiri berhasil atau tidak,” katanya.

Menurut dia, para fasilitator akan dievaluasi produktivitasnya. Mereka yang produktif bisa dipertahankan dan yang tidak produktif tidak dilanjutkan.

Ia mengatakan, sesuai UU Desa, fasilitator untuk pendampingan program dana desa dibutuhkan.

“Fasilitator harus ada, karena syarat wajib dari UU Desa. Satu fasilitator akan membawahi 4 sampai 5 desa,” ujarnya.

Ia mengatakan, kementeriannya sudah membentuk tim monitoring untuk impementasi UU Desa, di dalamnya termasuk soal penyaluran dana desa, pendampingan, evaluasi, dan lainnya.

Ia menambahkan, implementasi dana desa baru bisa dilaksanakan sekitar April 2015 nanti.[frm]

Terakhir diperbarui pada Selasa, 20 Januari 2015 00:46

Facebook Comments
tags: , , ,

Related For 1500 Lebih Pendamping PNPM Mandiri/Prospek Sementara Dirumahkan