bisnis online, jual beli online, sistem pembayaran, pembayaran online, bisnis online

Pemprov Ajukan Tiga Perdasus ke Dewan

Sunday, August 28th 2016. | Realita

JAYAPURA [PAPOS] – Menjelang masa berakhirnya masa jabatan keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP) jilid II yang akan berakhir pada tanggal 12 April 2016 mendatang, Pemerintah Provinsi Papua meminta agar serius dalam membahas dan menetapkan Perdasus tentang tata cara pemilihan anggota MRP.

“MRP sebagai representasi kultur orang asli Papua memiliki wewenang tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap budaya, pemberdayaan perempuan dan kerukunan hidup beragama,” kata Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal,SE.MM dalam sambutannya pada penetapan Raperdasus orang asli Papua dan program pembentukan Rancangan Perda tahun 2016 pada pembukaan sidang paripurna di DPR Papua, Kamis (17/3/2016) kemarin.

Dalam sidang paripurna tersebut, ada tiga Raperda yang akan dibahas yakni Raperda tentang tata cara pemilihan anggota MRP, Raperdasus tentang orang asli Papua dan Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2016 diruang sidang DPR Papua.

 “Untuk itu diperlukan keseriusan kita bersama membahas dan menetapkan Perdasus tentang tata cara pemilihan anggota MRP,”terangnya.

Hal ini dikarenakan lembaga MRP sebagai lembaga Representasi Kultural Orang Asli Papua memiliki wewenang tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap hak – hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat budaya, pemberdayaan perempuan dan kerukunan hidup beragama.

Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan kepada Sidang Dewan selain  Perdasus tentang pemilihan anggota MRP, pihak eksekutif juga telah mengusulkan Rancangan Perdasus tentang Orang Asli Papua (OAP) untuk dibahas pada sidang ini dan mendapatkan penetapan dari dewan yang terhormat.

“Perlu saya jelaskan bahwa UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua untuk mengatur keberadaan dan peran OAP sebagai bagian integral yang membutuhkan perlakuan khusus secara individual maupun berkelompok untuk mendapatkan pemberdayaan sehingga berkembang menjadi setara dengan warga negara Indonesia lainnya, sebagai pelaksanaan kebijakan afirmasi untuk OAP,”jelasnya panjang lebar.

Dalam sambutannya gubernur juga mengatakan, perlakuan khusus sebagai pelaksanaan afirmasi untuk OAP merupakan pelaksanaan pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

“Prinsup dari pemberian perlakuan khusus untuk OAP sebagai bentuk DISKRIMINASI ynag bersifat positif,”imbuhnya.

Selain itu juga UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dan Permendagri No/80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah mengamanaatkan, Pemerintah Daerah menyampaikan program pembentukan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam sidang dewan.

Untuk itu kata gubernur, pihak eksekutif telah mengusulkan 22 rancangan Perdasi dan Perdasus untuk dibahas dan ditetapkan dalam PROPEMPERDA tahun 2016-2017.

 

Seperti diketahui dalam Sidang Paripurna ini dari 56 anggota dewan. Sesuai daftar hadir yang diumumkan Sekretaris Daewan (Sekwan) 19 anggota DPR Papua tidak hadir.[tho]

Facebook Comments

Related For Pemprov Ajukan Tiga Perdasus ke Dewan